RIAUMONITOR.COM, Pekanbaru - Anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi PDIP Victor Parulian bicara blak-blakan terkait isu RPJMD Kota Pekanbaru yang banyak menuai pro-kontra di ranah publik.

Pasalnya, dari sejumlah anggota Fraksi partai berlambang banteng bermoncong putih, hanya dia yang tidak menghadiri Paripurna laporan pansus DPRD Pekanbaru terhadap pembahasan Ranperda kota Pekanbaru tentang penetapan dokumen revisi RPJMD Pekanbaru tahun 2017-2020 yang dilaksanakan, Selasa (12/5/2020) kemarin.

"Saya sangat kecewa dengan kawan kawan yang selama ini saya anggap satu perjuangan, satu tarikan nafas dalam mengkritisi kebijakan Walikota Pekanbaru yang tidak populer dan mengabaikan kepentingan masyarakat dalam konteks kekinian. Tapi ternyata mereka sepertinya manut dengan Walikota. Ini sungguh memprihatinkan dan terus terang Saya mengecam keras mereka," ungkap Victor kepada berazam, melalui chat room WhatsApp, Rabu (13/5/2020) sore.

Menurut Dia Rapat paripurna kemarin menjadi catatan buruk dalam sejarah dan dinamika politik lokal dimana sebuah kebijakan yang semestinya melihat situasi dan kondisi yang ada, namun terlihat diwarnai oleh muatan kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat. "Nafsu proyek tidak terbendung, rakyat lapar tidak peduli. Itu sungguh keterlaluan. Sungguh mengabaikan perasaan masyarakat yang tengah dilanda Pandemi," kecamnya.

Lebih jauh Victor mengatakan jika sebuah produk hukum dan politik tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Sanksi sosial bahkan sanksi hukum akan meledak suatu waktu.

"Paripurna itu cacat baik secara politik maupun secara hukum, karena hanya dihadiri oleh 27 orang dari total 45 anggota dewan. Sementara jika merujuk kepada tatib setiap mengambil keputusan wajib dihadiri 2/3 anggota dewan baru sah," tegasnya.

Namun yang membuat Viktor sangat kecewa bukan semata hanya melihat dari Tata Tertib tersebut. "Tatib satu sisi, namun yang membuat saya tidak mau menghadiri rapat paripurna kemarin adalah karena jauh sebelum nya dalam setiap rapat saya sudah keberatan dengan kebijakan Walikota yang lebih mementingkan proyek tanpa mengakomodasi covid faktor,"

Menurut nya, proyek memang dibutuhkan selagi memiliki efek domino atau trickle down efect (efek menetes kebawah) yang dapat dinikmati langsung masyarakat.

"Namun dalam perubahan RPJMD itu saya tidak melihat ada kepentingan mendesak yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Justru yang menguat adalah kepentingan politik tertentu yang sengaja di framing demi memuluskan hasrat mereka mereka yang bersekongkol untuk menggolkan Ranperda RPJMD Pekanbaru 2017-2022 itu. Ingat, sanksi sosial dari masyarakat lebih kuat dan bisa merontokkan ambisi politik seorang pemimpin," pungkas Victor Parulian yang akrab disapa Babe ini.(BC/Moi)