Jakarta - 
Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) mengadukan Ketua KPU (Komisi
" />
Kamis, 18 Juli 2024
Follow Us ON :
 
 
| Wujudkan Layanan Ramah HAM, Rutan Dumai Ikuti Pelatihan Bahasa Isyarat | | Wakili Pj Bupati Kampar, Asisten III Setda Kampar Hadiri SLI | | Pj Bupati Kampar Hambali Dukung DBH Sawit untuk Pendataan STD-B | | Heboh! Warga Temukan Mayat Terbenam di Parit | | Polda Riau Amankan 19 Orang saat Razia Tempat Hiburan Malam, 16 Positif Narkoba | | KPU Bengkalis Berbagi Rasa Dengan Berikan Santunan kepada Anak Yatim
 
Partai Parsindo Adukan Bagja ke DKPP Serta Desak Stop Verifikasi partai
Sabtu, 15-04-2023 - 17:06:24 WIB

TERKAIT:
   
 

Riaumonitor-Jakarta - 
Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) mengadukan Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum), Hasyim Asy’ari dan Ketua Bawaslu (Badan Penawas Pemilu), Rahmad Bagja ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) atas dugaan Peaggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam aksi menyampaikan aspirasi Partai Parsindo di Kantor KPU Pusat, Jumat, 14/04/2023 yang diikuti Wakil DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Parsindo dari 34 Propinsi, disebutkan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari dan Ketua Bawaslu, Rahmad Bagja telah menerabas ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu, karena memproses gugatan Partai Prima di Bawaslu, padahal objek sengketa telah kaduluwarsa.


Dalam aksi penyampaian aspirasi, yang dijaga ketat aparat Kepolisian dan aparat keamanan KPU itu, aksi demo Partai Parsindo disampaikan langsung Ketua Umum Partai Parsindo, HM. Jusuf Rizal dan diterima oleh Petugas KPU Pusat.

Jusuf Rizal dalam orasinya menyebutkan secara kronologis pasca Putusan PN Jakarta Pusat, Partai Prima menggugat KPU ke Bawaslu dengan objek sengketa Surat KPU No.1063/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 08 November 2022. Selanjutnya, Bawaslu melalui putusan Bawaslu No. 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 memerintahkan KPU agar memberikan kesempatan verifikasi administrasi ulang selama 10 hari kepada Partai Prima.


“Putusan Bawaslu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023, tanggal 20 Maret 2023, sesungguhnya bermasalah bahkan tidak sah atau cacat hukum, sebab objek sengketanya yakni Surat KPU No. 1063/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 8 November 2022 telah kaduluwarsa,” tegas Jusuf Rizal aktivis berdarah Madura-Batak itu.

Berdasarkan Pasal 454 Ayat 6 UU Pemilu, laporan pelanggaran administratif Pemilu diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran. Dalam kasus ini,objek sengketa diterbitkan tanggal 8 November 2022, sedangkan laporan ke Bawaslu diajukan tanggal 8 Maret 2023.


Atas Rekomendasi Bawaslu itu, Partai Parsindo menilai Bawaslu telah melakukan malapraktek administrasi, karena putusan PN Jakpus yang dijadikan dasar untuk menerima gugatan Partai Prima belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), selain KPU juga mengajukan Banding ke PT DKI Jakarta.

Anehnya, lanjut Jusuf Rizal, KPU juga mau melaksanakan rekomendasi putusan Bawaslu, sementara KPU sendiri telah mengajukan Banding atas Putusan PN Jakarta Pusat.

Seharusnya KPU menangguhkan pelaksanaan rekomendasi Bawaslu dengan alasan Putusan PN Jakpus belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Partai Parsindo menilai Bawaslu dan KPU tidak hanya telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu, tapi juga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu, dugaan Pemufakatan Jahat dan Abuse Of Power (Penyalahgunaan Wewenang) karena kasus yang dialami Partai Prima dengan Surat KPU Nomor 1063, juga dialami Partai Parsindo dengan Surat Nomor KPU 1066/PL.1.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022.

“Karena adanya kesamaan objek sengketa, Partai Parsindo juga telah mengajukan laporan baru ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan objek sengketa Surat KPU Nomor : 1066/PL.1.-Sd/05/2022, tanggal 8 November 2022,” tutur Jusuf Rizal**Suherman/pwmoi



 
Berita Lainnya :
  • Partai Parsindo Adukan Bagja ke DKPP Serta Desak Stop Verifikasi partai
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Wujudkan Layanan Ramah HAM, Rutan Dumai Ikuti Pelatihan Bahasa Isyarat
    02 Wakili Pj Bupati Kampar, Asisten III Setda Kampar Hadiri SLI
    03 Pj Bupati Kampar Hambali Dukung DBH Sawit untuk Pendataan STD-B
    04 Heboh! Warga Temukan Mayat Terbenam di Parit
    05 Polda Riau Amankan 19 Orang saat Razia Tempat Hiburan Malam, 16 Positif Narkoba
    06 KPU Bengkalis Berbagi Rasa Dengan Berikan Santunan kepada Anak Yatim
    07 Kapolres Dumai AKBP Dhovan Oktavianton,S.H,S.I.K, M. Si Pimpin Pelaksanaan Upacara Sertijab
    08 Kendalikan Inflasi dan Harga Pasar, Pemkab Kampar Terus Gencarkan Operasi Pasar.
    09 Gunakan Dana Desa untuk Pemberdayaan UMKM
    10 Meriahkan 1 Muharram TKN Pembina Gelar Pawai Keliling Kota
    11 Mayat Pria tak Dikenal Ditemukan Tergantung di Pohon Karet, Kondisinya Mulai Membusuk
    12 Bupati Kasmarni Minta Bujang Dara Promosikan Pariwisata Bengkalis
    13 Pemdes Bantan Air Antusias Mengikuti Acara Pada Pembukaan MTQ Ke-XXIX Tingkat Kecamatan Bantan.
    14 Pemdes Bantan Air Peduli Dengan Masyarakat Desa Bantan air
    15 DPRD Gelar Rapat Paripurna Laporan Badan Anggaran TA 2023 dan Laporan Pansus PT. BLJ
    16 Wirid Akbar Tahun Baru Islam 1446 H di Desa Air Hitam, Ini Harapan Bupati Pelalawan
    17 Syamsuri memberikan trophy kepada pemenang turnamen sepakbola Bupati Cup Tahun 2024.
    18 Turnamen Akademi Sepak Bola Bima Sakti Antar Pelajar Se Provinsi Riau Sukses Digelar.
    19 Pertemuan Rutin DWP Rutan Dumai Gelar Pelatihan Public Speaking
    20 Polres Dumai Gelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2024 Secara Serentak Selama Dua Pekan
    21 Pemdes Kelemantan Barat Sambut Tim Penilai Lomba Desa Tahun2024
    22 Camat Bengkalis Resmi Membuka MTQ Tingkat Desa Perapat Tunggal Ke IX Tahun 2024
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | DPRD Riau | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © MEDIA ONLINE - RIAUMONITOR.COM | INFORMASI UNTUK KEBENARAN