Enam langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah sekaligus rapat lanjutan penyediaan aplikasi Jendela Informasi Inflasi, bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Lt. II Kantor Bupati Bengkalis, Selasa, 1 Oktober 2024.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Bengkalis diwakili Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda H Khairi Fahrizal dan diikuti oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis, Susi Hartati dan Ketua Kadin Kab. Bengkalis Muhammad Ridho Nosa dan Perwakilan Dinas Perhubungan Bengkalis, Dinas Lingkungan Hidup, BPS Bengkalis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bengkalis, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan Bengkalis.

Kabag Perekonomian H Khairi Fahrizal mengatakan bahwa pengendalian inflasi menjadi sangat penting untuk menjadi isu daerah yang diharapkan dapat mengatasi dampak yang terjadi karena adanya inflasi.

Salah satu inflasi yang perlu diwaspadai dan dikendalikan yaitu, inflasi volatile food (pangan bergejolak). "Komoditas harga pangan yang bergejolak ini menjadi komoditas yang sangat erat kaitannya dengan konsumsi masyarakat di level akhir guna memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari," kata Khairi.

Makanya lanjut Khairi, enam langkah konkrit pengendalian inflasi daerah yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis saat ini yakni dengan melakukan gerakan menanam, melakukan subsidi transportasi, pelaksanaan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan kerja sama dengan daerah penghasil komoditi serta merealisasikan Belanja Tidak Terduga.

Untuk mendukung langkah ini, tentunya, kami minta kita saling kerjasama daerah antara dinas terkait agar fluktuasi harga dapat diredam dan daerah mampu memenuhi kebutuhannya. Dan ini merupakan langkah yang tepat untuk dilaksanakan,” Ujar Khairi.

Lebih lanjut kata Khairi, untuk menunjang keberhasilan dalam pengendalian inflasi kami juga menyiapkan aplikasi yakni “Jendela Informasi Inflasi atau (JINNI)”. Dimana aplikasi ini sebuah platform satu tampilan yang menyajikan Distribusi, Angka IPH, Andil, Bapokting serta menampilkan grafik analisis inflasi.

Dan ini tentunya untuk memudahkan kinerja Kepala Daerah untuk memantau setiap minggu dan bulannya harga dan produksi komoditas serta membangun konektivitas data dan informasi guna memantau produksi dan harga pangan secara real-time, jelasnya.

“Untuk itu, kepada masing masing stakeholder dinas terkait untuk menginput data ke aplikasi JINNI ini, mari saling bersinergi dan berkomitmen untuk menyelesaikan segala persoalan inflasi di dalam aplikasi JINNI, sehingga ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat terwujud,” pesan Khairi.