Kamis, 29 Februari 2024
Follow Us ON :
 
 
| Membuka Rapat Tim Tora,Ahmad Yuzar Tegaskan Perlu Adanya Pengawasan Orang Asing | | Bappeda  Kampar Gelar Musrenbang Kabupaten Kampar Tahun 2024.  | | Disperindag Pekanbaru Koordinasi dengan Bulog Awasi Penyaluran Beras SPHP | | Disperindag Pekanbaru Harap Harga Cabai dan Ayam Potong Turun di Awal Ramadan | | Disdukcapil Kabupaten Bengkalis Raih Penghargaan Dukcapil Prima Award dari Mendagri | | Bengkalis Raih Penghargaan Gelanggang Award 2024
 
RUU KUHP disahkan Menjadi Undang-undang
Rabu, 07-12-2022 - 21:36:36 WIB

TERKAIT:
   
 

Riaumonitor.com,Jakarta – Rancangan Undang-undang Kitab Undang undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa (06/12/2022). 

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri. “Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain. 

Jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963,” ujar Yasonna usai rapat paripurna DPR RI. Menurut Yasonna, produk Belanda ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu urgensi pengesahan RUU KUHP. 

“Produk Belanda tidak relevan lagi dengan Indonesia. Sementara RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia,” katanya. Yasonna menjelaskan KUHP yang baru saja disahkan telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik. “RUU KUHP sudah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan, seluruh penjuru Indonesia. Pemerintah dan DPR mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam momen bersejarah 

ini,” ujar Menteri Yasonna. Meskipun demikian, Yasonna mengakui perjalanan penyusunan RUU KUHP tidak selalu mulus. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal pasal yang dianggap kontroversial, di antaranya pasal penghinaan Presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis. 

Namun, Yasonna meyakinkan masyarakat bahwa pasal-pasal dimaksud telah melalui kajian berulang secara mendalam. Yasonna menilai pasal-pasal yang dianggap kontroversial bisa memicu ketidakpuasan golongan-golongan masyarakat tertentu. Yasonna mengimbau pihak-pihak yang tidak setuju atau protes terhadap RUU KUHP dapat menyampaikannya melalui mekanisme yang benar. Masyarakat diperbolehkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “RUU KUHP tidak mungkin disetujui 100 persen. 

Kalau masih ada yang tidak setuju, dipersilakan melayangkan gugatan ke MK,” jelasnya. Perluasan Jenis Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Selanjutnya, Menteri Yasonna menjelaskan bahwa pengesahan RUU KUHP tidak sekadar menjadi momen historis karena Indonesia memiliki KUHP sendiri. Namun, RUU KUHP menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia melalui perluasan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Yasonna

Selanjutnya, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pelaku tindak pidana dapat pula dijatuhi Tindakan, yaitu perwujudan nyata dari diterapkannya double track system dalam pemidaan Indonesia. 

Contohnya, RUU KUHP mengatur Tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok dan Tindakan yang dapat dikenakan kepada orang dengan disabilitas mental atau intelektual. Terakhir, perumus RUU KUHP mengatur badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dipidana. Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan Tindakan dikenakan kepada korporasi dan orang-orang yang terlibat dalam korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat.
(.endang/Humas)





 
Berita Lainnya :
  • RUU KUHP disahkan Menjadi Undang-undang
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Membuka Rapat Tim Tora,Ahmad Yuzar Tegaskan Perlu Adanya Pengawasan Orang Asing
    02 Bappeda  Kampar Gelar Musrenbang Kabupaten Kampar Tahun 2024. 
    03 Disperindag Pekanbaru Koordinasi dengan Bulog Awasi Penyaluran Beras SPHP
    04 Disperindag Pekanbaru Harap Harga Cabai dan Ayam Potong Turun di Awal Ramadan
    05 Disdukcapil Kabupaten Bengkalis Raih Penghargaan Dukcapil Prima Award dari Mendagri
    06 Bengkalis Raih Penghargaan Gelanggang Award 2024
    07 KORMI Bengkalis Dapat Kembangkan dan Tingkatkan Olahraga Rekreasi Masyarakat
    08 Pengembalian Kotak Suara Menuju Gudang Logistik KPUD Siak Dikawal Ketat Polsek Tualang
    09 Pj Bupati Kampar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri.
    10 Pj Bupati Kampar Hadiri Resepsi Pernikahan Bayu Pratama Bahrein dengan Nadia Salsabila.
    11 PMI Pekanbaru Dapatkan 76 Kantong Darah dari Warga Rumbai
    12 DPRD Pekanbaru Dorong Pemko Suplai Bahan Pokok ke Luar Provinsi Saat Krisis Pangan
    13 Kepemimpinan Kasmarni-Bagus Santoso, Diskominfotik Gelar Podcast di Lapangan Tugu
    14 Kapolres Dumai Terima Penghargaan Dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia
    15 SAKIP di Evaluasi, Bupati Kasmarni Akan Terapkan Reward dan Punishment
    16 Pimpin Apel Pagi, Karutan Dumai Berikan Penghargaan Pegawai Teladan
    17 H.Zukri Teken MOU Dengan PT Mekar Alam Lestari Pengaspalan Jalan Desa Tanjung Air Hitam
    18 Perjuangan Kabupaten Bengkalis dalam Mempertahankan Jengkal Demi Jengkal Teritorial NKRI
    19 27 Politeknik di Indonesia Datang ke Bengkalis, Bupati Kasmarni Berharap Sinergisitas Ditingkatkan
    20 Tim Opsnal Polsek Tualang Berhasil Amankan Pelaku Pemerasan dan Curat
    21 Rawan Kebakaran, Peran Damkar Rohil Diperkuat, Masyarakat Diminta Tetap Waspada
    22 Pemkab Kampar Tandatangani Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Dengan STTD.
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | DPRD Riau | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © MEDIA ONLINE - RIAUMONITOR.COM | INFORMASI UNTUK KEBENARAN