Jum'at, 27 Januari 2023
Follow Us ON :
 
 
| Pj. Bupati Kampar Silaturahmi Dengan Ketua MUI Kampar. | | Lepas Gerak Jalan Santai Peringatan HAB ke-77 Tahun 2023 PJ. Bupati Kampar Ajak Jaga Kebersamaan dan | | Pj Bupati Kampar Evaluasi Pejabat Eselon II Termasuk Sekda, Akankah Ada Pergeseran? | | Diskominfo dan Persandian Kampar Buka E-Wartawan Untuk Kerjasama Media Tahun 2023. | | Sebanyak 82% ATS dari keluarga dengan kemiskinan ekstrem di Kampar siap kembali belajar pada 2023 | | Stabilkan Ekonomi Daerah, Pj Bupati Kampar Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi bersama OPD.
 
RUU KUHP disahkan Menjadi Undang-undang
Rabu, 07-12-2022 - 21:36:36 WIB

TERKAIT:
   
 

Riaumonitor.com,Jakarta – Rancangan Undang-undang Kitab Undang undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa (06/12/2022). 

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri. “Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain. 

Jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963,” ujar Yasonna usai rapat paripurna DPR RI. Menurut Yasonna, produk Belanda ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu urgensi pengesahan RUU KUHP. 

“Produk Belanda tidak relevan lagi dengan Indonesia. Sementara RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia,” katanya. Yasonna menjelaskan KUHP yang baru saja disahkan telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik. “RUU KUHP sudah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan, seluruh penjuru Indonesia. Pemerintah dan DPR mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam momen bersejarah 

ini,” ujar Menteri Yasonna. Meskipun demikian, Yasonna mengakui perjalanan penyusunan RUU KUHP tidak selalu mulus. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal pasal yang dianggap kontroversial, di antaranya pasal penghinaan Presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis. 

Namun, Yasonna meyakinkan masyarakat bahwa pasal-pasal dimaksud telah melalui kajian berulang secara mendalam. Yasonna menilai pasal-pasal yang dianggap kontroversial bisa memicu ketidakpuasan golongan-golongan masyarakat tertentu. Yasonna mengimbau pihak-pihak yang tidak setuju atau protes terhadap RUU KUHP dapat menyampaikannya melalui mekanisme yang benar. Masyarakat diperbolehkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “RUU KUHP tidak mungkin disetujui 100 persen. 

Kalau masih ada yang tidak setuju, dipersilakan melayangkan gugatan ke MK,” jelasnya. Perluasan Jenis Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Selanjutnya, Menteri Yasonna menjelaskan bahwa pengesahan RUU KUHP tidak sekadar menjadi momen historis karena Indonesia memiliki KUHP sendiri. Namun, RUU KUHP menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia melalui perluasan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Yasonna

Selanjutnya, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pelaku tindak pidana dapat pula dijatuhi Tindakan, yaitu perwujudan nyata dari diterapkannya double track system dalam pemidaan Indonesia. 

Contohnya, RUU KUHP mengatur Tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok dan Tindakan yang dapat dikenakan kepada orang dengan disabilitas mental atau intelektual. Terakhir, perumus RUU KUHP mengatur badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dipidana. Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan Tindakan dikenakan kepada korporasi dan orang-orang yang terlibat dalam korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat.
(.endang/Humas)





 
Berita Lainnya :
  • RUU KUHP disahkan Menjadi Undang-undang
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Pj. Bupati Kampar Silaturahmi Dengan Ketua MUI Kampar.
    02 Lepas Gerak Jalan Santai Peringatan HAB ke-77 Tahun 2023 PJ. Bupati Kampar Ajak Jaga Kebersamaan dan
    03 Diskominfo dan Persandian Kampar Buka E-Wartawan Untuk Kerjasama Media Tahun 2023.
    04 Pance Daniel Serah Terimakan Jabatan Kepala Rutan Dumai Kepada Bastian Manalu
    05 UPACARA PERINGATAN HARI BHAKTI IMIGRASI KE-73 DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENKUMHAM RIAU, WALIKOTA DUMAI
    06 Bupati Pelalawan H.Zukri Realisasikan TPU Yang Baru
    07 Sani Kepala Desa Bantan Timur Meningkatkan Giat Pembangunan Desa
    08 DPP-SPKN Apresiasi Kinerja PJ Walikota Pekanbaru Terkait Jalan Rusak Dan Banjir
    09 Polisi Humanis’ merupakan kegiatan yang melibatkan anggota Polri di Bagian, Satuan dan Polsek Jaja
    10 Unit Reskrim Polsek Dumai Timur Jajaran Polres Dumai kembali berhasil membekuk seorang Pengedar Nark
    11 Satlantas terus menggelar kampanye keselamatan dan tertib berlalu lintas kepada masyarakat KotaDumai
    12 Penyeludupan Tkw Anak Di Bawah Umur Berhasil Di Gagal Kan Tipider Reskrim Polres Bengkalis
    13 Bupati Pelalawan Hadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda yang Dibuka Oleh Presiden Jokowi
    14 Tindak Lanjut Gugatan Lahan Bathin Singeri Dibacakan Oleh PTUN Pekanbaru Di Lokasi Gugatan
    15 Pemdes Desa Ketam Putih Gelar Lomba Sampan Layar
    16 Satuan Reserse dan Kriminal Polres Dumai mengamankan pelaku Tindak Pidana Pencurian di Toko
    17 Polres Dumai menggelar nonton bareng (nobar) pagelaran wayang orang
    18 Tekan Angka Lakalantaa Polres Dumai Tebar Spanduk Imbauan
    19 Pisah Sambut Kalapas Kelas IIA Bengkalis Terlaksana Dengan Baik
    20 Unit Reskrim Polsek Bukit Kapur Jajaran Polres Dumai menangkap pelaku tindak pidana pencurian
    21 Cegah Laka Lantas, Satlantas Polres Dumai, Bentuk Kopas.
    22 Dirlantas Polda Riau Bagikan Helm Gratis & Ajak Pengendara Jadi Pelopor Keselamatan
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | DPRD Riau | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © MEDIA ONLINE - RIAUMONITOR.COM | INFORMASI UNTUK KEBENARAN